COVID Didominasi Klaster Keluarga, Presiden Instruksikan PPKM Mikro

Pemerintah Kota Depok menerapkan PSBB Proporsional menindaklanjuti arahan Presiden soal PPKM Mikro. (DepokToday.com)
Pemerintah Kota Depok menerapkan PSBB Proporsional menindaklanjuti arahan Presiden soal PPKM Mikro. (DepokToday.com)

DEPOK- Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan instruksi terkait pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM skala mikro. Hal ini mengingat tingginya lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah.

“’Kita akan membatasi pergerakan sehingga mengurangi antara 75-100 persen mobilitas tergantung jenis kegiatan dan jenis daerahnya,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers yang dirilis kemenkes.go.id, dikutip pada Selasa 22 Juni 2021.

PPKM Mikro, jelas Budi Sadikin, akan diperpanjang selama dua minggu kedepan, terhitung sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

“Ini bertujuan untuk membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat terutama di wilayah-wilayah yang sudah masuk dalam kategori zona merah (tingkat penularan tinggi),” katanya.

Baca Juga: Ini Instruksi Presiden untuk 4 Pilar Terkait Penanganan COVID-19

Budi Sadikin menegaskan, bahwa pengetatan PPKM Mikro akan dibarengi dengan penguatan 3T (Testing, Tracing dan Treatment). Sebab, kenaikan kasus yang terjadi saat ini banyak didominasi oleh kluster keluarga sehingga skala penyebarannya jauh lebih besar.

Untuk itu, menemukan kasus terkonfirmasi positif sesegera mungkin akan sangat membantu mencegah penularan yang kian meluas.

“Untuk orang-orang yang terkena itu segera dites karena banyak klaster keluarga, satu RT segera saja di tes semua untuk kita bisa pastikan siapa yang terkena (positif) dan siapa yang tidak,” tuturnya.

PPKM Mikro, Instruksi Penyekatan Hingga di Level RT

Budi Sadikin menambahkan “Kalau sudah lebih dari 5 rumah yang terkonfirmasi positif kita melakukan penyekatan secara spesifik untuk di level RT tersebut. Supaya kita bisa membatasi mobilitas masyarakat dimulai dari level terkecil.”

Tak hanya itu, Budi mengaku presiden juga berpesan agar pelaksanaan penyekatan harus memperhatikan situasi dan kondisi di wilayah terkait. Apabila tidak memungkinkan dilakukan isolasi mandiri karena lingkungan yang padat, maka harus disiapkan lokasi untuk dilakukan isolasi terpusat.

“’Presiden memberikan arahan agar lokasi isolasi terpusat itu harus tersebar sebanyak mungkin ke daerah-daerah tersebut baik kecamatan maupun kelurahan, sehingga meringankan beban yang ada di isolasi terpusat yang besar-besar seperti Wisma Atlet,” ujarnya.

Siasati Keterbatasan Layanan Rumah Sakit

Kemudian, agar beban perawatan di rumah sakit tidak semakin berat, kasus terkonfirmasi positif tanpa gejala atau gejala ringan sebaiknya diarahkan untuk menjalani isolasi mandiri maupun isolasi terpusat.

Selama menjalani isolasi, kebutuhan makan selama 2 minggu akan dibantu pemerintah dengan skema gotong-rotong dengan masyarakat sekitar. Mereka juga akan didampingi dan dipantau oleh petugas Puskesmas baik kunjungan langsung maupun via online.

Baca Juga: BOR ICU Depok Capai 100 Persen, Pemkot Tambah Bed di Seluruh RS

Sementara untuk pasien bergejala sedang dan parah, Menkes menghimbau agar segera dirujuk ke fasyankes terdekat. Untuk memastikan kapasitas rumah sakit mencukupi, Kementerian Kesehatan akan mengatur rujukan pasien COVID-19, sehingga perawatan RS dapat diperuntukan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Budi Sadikin menekankan, bahwa dalam upaya penanganan pandemi ini, Kementerian Kesehatan tentu tidak bisa bekerja sendiri.

“Perlu dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mengurangi mobilitas dan interaksi masyarakat dengan harapan laju kenaikan COVID-19 bisa segera terkendali,” tuturnya. (rul/*)