COVID-19 Depok Melonjak, Apa Saja Yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

Balai Kota Depok, pemerintah kota terus melakukan upaya penanggulangan COVID-19 (Depoktoday.com)
Balai Kota Depok, pemerintah kota terus melakukan upaya penanggulangan COVID-19 (Depoktoday.com)

DEPOK – Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, sudah banyak langkah dan upaya yang dilakukannya dalam melakukan mitigasi penyebaran COVID-19 di Kota Belimbing ini. Meski diakuinya hingga hari ini kasus masih terus melonjak.

Mulai dari menerbitkan aturan hingga mengambil langkah tegas seperti mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Depok untuk penanganan COVID-19 ini.

Baca Juga : Waspada, Kasus COVID-19 di Depok Kembali Tinggi

Berikut Depoktoday merangkum langkah Pemkot Depok dalam upaya mitigasi COVID-19 :

1. Mengeluarkan puluhan aturan

Dalam bincang-bincang yang disiarkan akun Youtube Kemkominfo TV pada Kamis, 17 Juni 2021, Idris mengaku sudah mengeluarkan 13 Peraturan Wali Kota (Perwal), 43 Surat Keputusan (SK), 28 Surat Edaran (SE) dan 4 Instruksi Wali Kota (Inwal).

Baca Juga : Pekerja Harus Punya Surat Tugas Selama PSBB di Kota Depok

“Sebanyak 88 aturan (sudah) kita buat dan kita sosialiasai kepada masyarakat,” kata Idris.

2. Membentuk kampung siaga

Idris mengatakan, puluhan aturan tersebut tidak akan berjalan efektif apabila tidak adanya pengawasan pada tingkat masyarakat, sehingga dirinya membentuk kampung siaga pada tingkat RW.

“Efektifitas (aturan) ini harus kita tingkatkan, makanya kita bentuk kampung siaga, sebelum adanya kampung siaga tangguh jaya,” kata Idris.

Baca Juga : Kampung Siaga Tangguh Jaya Depok Kini Berbasis Digital

Idris mengatakan, kampung siaga berbasis RW ini diberikan dana stimulan pada saat itu Rp 3 juta untuk masing-masing RW.

“Dana stimulan ini untuk mereka bisa bergerak melakukan hal-hal terkait dengan pencegahan Covid-19 di hulu,” kata Idris.

3. Posko PPKM

Idris mengatakan, setelah keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pihaknya kemudian meningkatkan pengawasan dari tingkat RW menjadi kelurahan.

“Dari kampung siaga berbasis RW kita tingkatkan setelah keluarnya Inmendagri tentan PPKM, kita buat posko-posko di tingkat kelurahan dengan ketua posko itu lurah dibawah pantauan camat,” kata Idris.

Baca Juga : SatpolPP Tindak 8.580 Pelanggaran Terkait PPKM

Selain itu, kata Idris, di tiap-tiap kecamatan se Kota Depok juga ditaro kepala dinas-kepala dinas untuk melakukan pengawasan jalannya posko tersebut.

“Disetiap kecamatan kita taruh satu pengawas dari eselon II yaitu kepala dinas, jadi pengawsan berjenjang yang kami lakukan,” kata Idris.

4. Alokasi anggaran

Idris mengatakan, setelah adanya arahan dari Pemerintah Pusat yang disebut membolehkan melakukan pergeseran anggaran guna penanganan COVID-19, pihaknya menggelontorkan tahap pertama dana Rp20 miliar telah dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan Dinas Kesehatan dan rumah sakit umum daerah.

Pada tahap kedua, kata Idris, pemerintah mengalokasikan dana Rp23 miliar untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit umum daerah, Rumah Sakit Universitas Indonesia, Pemadam Kebakaran, dan Dinas Sosial.

Baca Juga : Dana Bansos dari Pusat Rp 3,4 Triliun, Jatah Depok Paling Banyak

“Kami waktu itu agak sedikit pro kontra dengan DPRD karena saya waktu itu memberanikan diri untuk memberikan anggaran hibah ke RSUI,” kata Idris.

Idris mengatakan, hingga hari ini pun pihaknya masih terus melakukan alokasi dana ke rumah sakit-rumah sakit untuk bisa mengatasi permasalahan COVID-19.

“Kita memberikan dana-dana hibah kepada instansi yang memang bisa menangani ini” kata Idris.

Kota Depok urutan pertama kasus COVID-19 tertinggi se-Jawa Barat. (Tangkapan Layar https://pikobar.jabarprov.go.id/)
Kota Depok urutan pertama kasus COVID-19 tertinggi se-Jawa Barat. (Tangkapan Layar https://pikobar.jabarprov.go.id/)

Kasus COVID-19 Terus Melonjak

Lebih jauh Idris mengatakan, meski berbagai upaya telah dilakukannya dalam memitigasi kasus COVID-19 di Kota Depok, namun ia menyadari masih belum mampu menekan angka penyebaran.

Hal ini dikarnakan sebagian masyarakat masih belum percaya adanya COVID-19, sehingga banyak masyarakat yang masih membandel berkumpul tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

“Jadikan tindakan kita, perilaku kita ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman, nah ini pemahaman masyarakat sebagian ya terhadap COVID-19, ini kan virus yang tidak terlihat, nah ini agak sedikit masalah,” kata Idris.

Baca Juga : Carut Marut Penanganan Covid, Cermin Kegagalan Pemimpin  

Selain itu juga, posisi Kota Depok yang tidak bisa dilepaskan dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek). Dikatakannya, 60 persen dari warga Kota Depok bekerja di luar daerah, 40 persen di antaranya bekerja di Jakarta.

“Artinya, mobilisasi kerumunan yang ada di Depok ini, tidak bisa dilepaskan dengan kondisi yang ada di Jabotabek. Kami juga selalu berkoordinasi dengan Bodebek atas arahan Pak Gubernur Jawa Barat,” kata Idris. (ade/*)