Cecar Kubu PKS Tentang Madrasah, Afifah: 15 Tahun Enggak Terbangun     

Debat terbuka putaran pertama para kandidat di Pilkada Depok (Istimewa)

JAKARTA- Sebutan kota religius yang kerap digaungkan kubu petahana dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menuai kritik pedas. Kali ini, sorotan tajam itu dilontarkan oleh calon Wakil Wali Kota Depok nomor urut satu, Afifah Alia.

Adapun contoh yang menjadi sasaran Afifah adalah tentang minimnya perhatian terhadap pembangunan madrasah negeri. Hal itu ia ungkapkan saat debat putaran perdana yang berlangsung pada Minggu 22 November 2020.

“Selama ini, Depok menganut sistem kota religi, tapi sampai 15 tahun Kota Depok tidak membangun satu madrasah pun, dan saat ini baru ada jargon membangun madrasah negeri di Kota Depok, 1 kecamatan 1 madrasah,” ujarnya dikutip pada Senin 23 November 2020

Baca Juga: Idris Klaim Prestasi dari KPK, Afifah Sindir Pungli

Padahal, kata Afifah, madrasah dan tsanawiyah negeri sangat diharapkan dan sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Depok.

Menanggapi pernyataan tersebut, calon Wakil Wali Kota Depok dari nomor urut dua, Imam Budi Hartono menilai, Afifah tidak mengetahui tentang kewenangan pembangunan madrasah maupun tsanawiyah.

“Itu kewenangan Departemen Agama,” jelasnya

Imam berdalih, di Depok sudah banyak madrasah, ibtidaiyah dan seluruh yang berbau agama. “Insya Allah kita ke depan makanya ingin membantu, dan salah satu programnya adalah membangun sekolah dan madrasah negeri.”

Disatu sisi, kata Imam, keinginan pihaknya untuk membangun madrasah terbentur dengan penolakan rencana peraturan daerah (Perda) religius. Menurut dia, perda religius ini adalah salah satu yang paling penting untuk membantu para guru ngaji, para pendeta, para biksu yang memang perlu untuk peningkatan perekonomian.

Pernyataan Imam kembali dikritik Afifah.

“Memang kewajiban pembangunannya ada di Kementerian Agama, tetapi penyediaan lahan nya harus dilakukan oleh pemerintah Kota Depok. Bagaimana Depok bisa membangun madrasah kalau lahannya tidak disiapkan,” jelasnya

Mengenai perda religius, menurut Afifah tidak tidak ada hubungannya dengan pembangunan madrasah di Kota Depok.

“Perda religius justru mengatur-atur masyarakat Kota Depok dan mengkotak-kotakkan masyarakat Kota Depok,” katanya

Afifah menjelaskan, Depok adalah kota yang majemuk, terdiri dari berbagai macam agama. Kewajiban pemerintah kota adalah cukup memastikan dan menjamin rakyat dapat menjalankan agamanya dengan baik, toleransi itu penting.

“Saya rasa jawaban Pak Imam tentang perda religius tidak ada hubungannya dengan pembangunan madrasah di Kota Depok,” kata Afifah (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here