Catatan Merah Gubernur Jabar, Ridwan Kamil

Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Imam Budi Hartono (DepokToday, Rul)

DEPOK– Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono, menyebut target kinerja Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil belum maksimal alias masih banyak nilai merah. Hal ini merujuk pada bidang pembangunan dan infrastruktur.

Hal itu diungkapkan Imam saat menyampaikan informasi tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan wakilnya, UU Ruzahanul Ulum tahun 2019.

Imam menjelaskan, laporan ini khusus untuk leading sektor komisi IV atau bidang pembangunan yang membawahi 6 Dinas dan 1 Badan, yaitu Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perhubungan, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Berdasarkan hasil laporan, baik dari indikator capaian kinerja, realisasi anggaran, dan kegiatan yang tidak mencapai target, Kinerja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 2019 banyak merahnya di bidang pembangunan atau infrastruktur,” katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa 5 Mei 2020

Imam menyebut, ini terjadi pada proyek-proyek strategis Provinsi Jawa Barat. Adapun Dinas yang memberikan andil buruknya kinerja gubernur, kata Imam, terjadi pada tiga dinas, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Dinas Sumber Daya Air.

“Hal ini terjadi dikarenakan tidak matangnya perencanaan sehingga anggaran yang terserap sangat kecil dibawah 50 persen bahkan banyak dibawah 25 persen,” tuturnya.

Adapun indikator penilaian ini atas dasar 4 hal di antaranya, capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai visi yang terdapat dalam Rencana Pembanguana Jangka Menengah (RPJMD) 2018 – 2023 masing-masing dinas atau badan dalam hal ini misi ke-3 yakni mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan, melalui peningkatan konektivitas wilayah, dan penataan daerah, dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistic juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energy juara.

“Dari IKU ini, dinas yang mempunyai kinerja banyak tidak tercapai adalah Dinas SDA dan Dinas Perkim.”

Kemudian soal realisasi anggaran, Imam mengatakan, pada tahun anggaran 2019, realisasi anggaran tertinggi ada pada Dinas ESDM 92,24 persen dan paling rendah pada Dinas SDA 57,49 persen dan Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar 56,07 persen. Ia merinci, program atau kegiatan yang bermasalah dan tidak mencapai target banyak terdapat beberapa dinas.

Dinas Sumber Daya Air dalam hal ini mendapat raport merah terkait penataan dan revitalisasi Kali Malang Kota Bekasi yang baru terealisasi 18,15 persen, penataan dan revitalisasi Situ Ciburuy KBB 11,71 persen.

Berikutnya, penataan dan revitalisasi Situ Rawa Kalong Kota Depok 18,21 persen, penataan dan revitalisasi Waduk Darma Kabupaten Kuningan yang hanya mencapai 16,72 persen.

“Untuk Dinas Lingkungan Hidup catatan beratnya adalah permasalah sampah di TPPAS Regional Nambo, TPPAS Legok Nangka dan TPK Sari Mukti,” bebernya

Sedangkan untuk Dinas Perumahan dan Pemukiman, kata Imam kegiatan yang menjadi catatan bermasalah tahun 2019, di dinas ini adalah Proyek Creativ Center dan Alun-alun Kota yang merupakan kewenangan kota/kabupaten tetapi dikerjakan oleh provinsi baik langsung ataupun bagian DED-nya. (rul/*)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here