Carut Marut Penanganan Covid, Cermin Kegagalan Pemimpin  

Penyemprotan disenfektan (istimewa)

DEPOK– Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat dinilai belum berjalan efektif dalam menekan angka penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono usai melakukan kajian sejak ditetapkannya aturan tersebut. Imam mengatakan, setidaknya ada beberapa indikator penyebab hal tersebut, di antaranya, masih banyak warga yang belum memahami ketentuan-ketentuan dalam aturan PSBB.

“Apa itu PSBB, maksud dan tujuan serta manfaat bagi warga,” katanya pada Senin 11 Mei 2020

Menurut Imam, sepertinya pemerintah asik dengan program mengatasi dari dua sudut saja, yaitu masalah kesehatan dan masalah sosial. “Dan juga masyarakat pikirannya tidak fokus terhadap masalah PSBB, kebanyakan fokus permasalahan sosial ekonomi karena sudah tak berpenghasilan lagi alias sudah tak punya uang lagi.”

Kemudian, kata Imam, pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Bantuan sosial atau bansos, baik dari pusat maupun dari provinsi masih terbentur oleh masalah data maupun masalah keuangan pusat dan provinsi.

“Wabah Covid-19 ini memperlihatkan data penduduk yang carut marut. Persoalan seakan tak habisnya dikelola secara baik. Mulai dari data pemilih dalam pemilu, sampai kini ketidak beresan terjadi,” tuturnya

Imam juga mempertanyakan, masih banyaknya warga yang ingin mendapat bantuan, tapi yang dapat justru orang yang sudah wafat dan bahkan dalam beberapa kasus tak ditemukan alamat penerima bantuan.

“Penantian panjang warga, para RT/RW dan kepala desa atas data warga yang telah disetorkan ke wali kota atau gubernur tak kunjung datang. Ada datang hanya terlalu sedikit 3 KK dalam 1 RW atau RT, sehingga membuat beberapa kades menolak khawatir rusuh jika dibagikan karena lebih banyak yang tidak dapat padahal kriterianya masuk dalam kategori penerima bansos.”

Lebih lanjut Imam mengungkapkan, jika ditelusuri lebih jauh ternyata ada faktor keuangan daerah yang tidak siap. Ia menyebut, wabah Covid-19 ini akan banyak menurunkan pendapatan daerah. Pada bulan lalu saja, Jawa Barat bisa dibilang hampir Rp 9 triliun lebih Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan hilang.

“Bisa jadi apa yang direncanakan tak akan bisa dilaksanakan walaupun kebijakan memotong anggaran proyek-proyek fisik dialihkan untuk Covid-19 ternyata masih belum bisa menutupi untuk bansos masyarakat,” ujarnya

Persoalan lainnya yang juga jadi sorotan politisi PKS itu adalah tidak serentaknya waktu pelaksanaan PSBB di Jawa Barat. Imam mencontohkan, Bodebek melaksanakan PSBB pada pertengahan April lalu. Sedangkan Bandung Raya akhir April lalu.

“Sekarang akan dilaksanakan seluruh Jawa Barat. Masyarakat semakin lelah dengan semakin tak jelas-nya waktu PSBB.”

Menurutnya, kondisi ini terjadi karena faktor kepemimpinan yang tak tegas membuat peraturan yang berujung ketidak berhasilan sebuah program.

“Kita satu bangsa, kita satu negara minimal satu provinsi, mengapa harus bergantian PSBB nya sementara mobilitas penduduk sangat tinggi untuk bepergian se wilayah Jawa Barat dan Jakarta,” tuturnya

Soal chek point, berdasarkan hasil evaluasi pantauan Komisi IV dibeberapa titik menunjukan sejumlah permasalahan, di antaranya, masih banyak warga yang tak menggunakan masker, aturan untuk penumpang baik motor dan mobil yang tak sesuai, terutama angkutan umum. Berikutnya, keinginan warga pulang kampung tak bisa dihindari.

Seperti diketahui, bulan Ramadhan dan lebaran sebagai tradisi mudik di Indonesia membuat warga tak tahan untuk tidak berkumpul dengan keluarga. Berbagai cara dilakukan warga untuk bisa pulang kampung.

“Apalagi sekarang dilonggarkan oleh pemerintah pusat untuk mudik. Semakin tak jelas ini aturan dan akan membahayakan penyebaran virus corona.”

Imam juga mempertanyakan pengawasan wilayah perbatasan Jawa Barat dengan Jakarta. Ia melihat, masih banyak lalu lalang warga menggunakan kendaraan secara bebas.

“Jabar dan DKI Jakarta meminta agar comuter line tak beroperasi karena terjadi penumpukan orang dalam gerbong kereta tak bisa dihindari. Tetapi pusat dan pihak comuter line tetap dan terus beroperasi,” paparnya

“Ya kita melihat data PDP, ODP tak juga melandai. Korban meninggal bertambah. Ketidaktegasan pemimpin membuat semua yang dilaksanakan tak efektif. Kita berharap dan berdoa semoga Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang memberikan ampunan kita semua, sehingga dengan seizinnya dan atas kuasa Nya Wabah Covid-19 ini segera dihilangkan dari bumi ini.” (rul/*)