Cacat Formil, Dewan Guru Besar Beberkan Kronologi Perubahan Terkait Statuta UI

Revisi Statuta UI jadi bahan perbincangan di dunia maya, Rabu 21 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar Twitter
Revisi Statuta UI jadi bahan perbincangan di dunia maya, Rabu 21 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar Twitter

DepokToday- Dewan Guru Besar Universitas Indonesia atau UI memohon kepada Presiden RI, Jokowi, melalui kementerian terkait untuk tidak memberlakukan PP 75/2021, dan kembali pada Statuta UI berdasarkan PP 68/2013.

Keputusan ini diambil menyusul pro dan kontra rangkap jabatan rektor yang sempat ramai jadi sorotan publik.

Melalui keterangan tertulis yang diterima awak media dan telah ditandatangani Ketua Guru Besar UI, Prof Harkristuti Harkrisnowo akhirnya terungkaplah sederet fakta yang cukup mencengangkan pada Senin 26 Juli 2021.

Berikut isinya:

Dalam isi pernyataan resmi tersebut disebutkan, Dewan Guru Besar (DGB) UI melalui tiga orang wakilnya mengikuti proses penyusunan RPP Statuta UI sampai terakhir kali pada rapat 30 September 2020 di Kemendikbudristek.

Kemudian, pada tanggal 19 Juli 2021, DGB UI tiba-tiba menerima copy salinan PP 75/2021. Setelah diamati, DGB UI berkesimpulan bahwa penerbitan tersebut tanpa mengikuti proses pembahasan RPP, baik di internal UI bersama 3 organ lainnya, yaitu Rektor, MWA, dan SA, maupun rapat-rapat di Kemenristekdikti, di KemKumham dan di Sekretariat Negara, antara bulan Oktober 2020 sampai terbitnya PP Juli 2021.

Terkait hal itu, DGB UI memiliki sejumlah dokumen kronologis yang pada intinya telah terjadi penyimpangan prosedur dan tidak dipenuhinya asas keterbukaan dalam penyusunan PP 75/2021 sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Aturan Cacat Formil

DGB UI dalam rapat pleno 23 Juli 2021 telah memutuskan secara bulat bahwa PP 75/2021 memiliki cacat formil.

DGB UI dalam rapat pleno 23 Juli sudah membahas daftar inventarisasi masalah dalam PP 75/2021, antara lain:

a.Rektor berhak mengangkat/memberhentikan jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, Rektor Kepala dan Guru Besar

b.Perubahan larangan rangkap jabatan rektor dan wakil rektor dari ‘pejabat pada BUMN/BUMD’ menjadi ‘Direksi pada BUMN/BUMD’

Baca Juga: Ari Kuncoro Resmi Lepas Jabatan di BRI, Demi UI?

c.Menghapus ketentuan bahwa pemilihan Rektor oleh MWA dilakukan oleh panitia yang berasal dari kelompok stakeholder UI dengan persyaratan tertentu, tapi menyerahkan sepenuhnya pada MWA

d.Menghapus kewajiban Rektor untuk menyerahkan laporan kerja tahunan kepada SA dan DGB

e.Menghapus mandat bagi empat organ untuk menyusun ART

f.Menghapus syarat non-anggota parpol untuk menjadi anggota MWA.

g.Menghapus kewenangan DGB untuk memberi masukan pada Rektor tentang Rencana Program Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Akademik.

h.Mengurangi kewajiban bagi UI untuk mengalokasikan dana pada mahasiswa tidak mampu, kecuali yang memiliki pretasi akademik yang tinggi

Permohonan Guru Besar Soal Statuta UI

Berdasarkan pembahasan daftar inventarisasi masalah sebagaimana tersebut angka 5, DGB UI dalam rapat pleno 23 Juli 2021 telah memutuskan bahwa PP 75/2021 mengandung cacat materil.

Oleh sebab itu dalam rangka menjaga martabat dan wibawa UI, DGB UI memohon kepada Presiden melalui Kementerian terkait untuk tidak memberlakukan PP 75/2021, dan kembali pada Statuta UI berdasarkan PP 68/2013.

Dalam rangka menjamin good university governance, menindaklanjuti surat tertanggal 24 Juli 2021 kepada tiga organ UI, DGB UI meminta segera diadakan pertemuan bersama untuk mempersiapkan penyusunan Statuta UI yang baru.

Termasuk yang akan dibahas dalam Statuta UI yang baru adalah kemungkinan pengalihan kewenangan antar organ, yang tentu harus dibicarakan secara bersama di antara empat organ UI. (rul/*)