DepokToday - Pemerintah terus mencari solusi dalam menyelesaikan persoalan tersedianya pasokan batu bara dalam negeri. Terutama pasokan PLN yang kini dianggap krusial untuk pemenuhan pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).
Lewat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, telah meminta Tim Lintas Kementerian/Lembaga (K/L) yang berisi Kemenko Marves, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, dan PLN untuk menyiapkan solusi ketersedian batu baru.
Melansir dari Suara.com, pemerintah telah menetapkan solusi jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan HOP PLTU PLN dan IPP pada bulan Januari. Dalam rapat koordinasi yang dilaksankan pada Senin 10 Januari, PLN menyampaikan beberapa perkembangan dalam pemenuhan batu bara sebagai berikut:
Baca Juga: Isu Gibran Maju DKI 1 Disebut Bikin Jokowi dan Megawati Perang Dingin
1. Untuk memenuhi kebutuhan HOP (Hari Operasi) PLTU PLN dan IPP pada bulan Januari 2022, sesuai dengan arahan Menteri ESDM (akhir bulan minimal 15 HOP dan untuk daerah yang jauh dan kritis diatas 20 HOP) diperlukan pasokan batubara sebesar 16,2 juta MT.
"Kekurangan pasokan sebesar 2,1 juta MT yang kemarin dilaporkan, sudah terpenuhi dari tambahan penugasan Dirjen Minerba pada tanggal 9 Januari 2022 dan akan diselesaikan perikatannya paling lambat 11 Januari 2022," kata Luhut dalam keterangan persnya.
2. Total kebutuhan armada untuk mengangkut batubara untuk pemenuhan target HOP di akhir bulan Januari 2022 sebanyak 130 vessel shipment dan 771 tongkang shipment. Dari kekurangan armada sejumlah 18 vessel dan 211 tongkang, telah terpenuhi sejumlah 11 vessel dan 187 tongkang.
"Sisanya masih dalam proses nominasi dan seluruhnya digaransi ketersediaannya oleh INSA, sesuai waktu & lokasi yang telah ditentukan PLN," ucapnya.
3. Dengan terpenuhnya tambahan pasokan batubara dan armada angkut, maka langkah-langkah intervensi akan memberikan koreksi positif terhadap HOP yang semula dalam kondisi krisis menjadi minimal 15 HOP dan untuk daerah yang jauh dan kritis diatas 20 HOP.
Artikel Terkait
Temukan Perusahaan Bandel di PPKM Darurat, Luhut Ambil Langkah Tegas
Jangan Dibentrokan! Jawaban Luhut ke Susi Soal Protes Perbedaan Karantina
Pemerintah Rem Darurat Ekspor Batubara, Indonesia Terancam Krisis Listrik
Larangan Ekspor Batu Bara Indonesia Terus Dapat Penolakan, Kini Giliran Filipina Sampaikan Alasannya