Bicara Dipanggung Internasional, Guru Besar UP Singgung Masalah HAM

Dekan Fakultas Hukum UP, Prof Eddie Pratomo. (DepokToday.com)
Dekan Fakultas Hukum UP, Prof Eddie Pratomo. (DepokToday.com)

DepokToday- Sebagai salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, Universitas Pancasila atau UP sadar betul akan bahaya pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, atau pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi juga mengenai aspek ekonomi, pendidikan bahkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Menyikapi hal tersebut, universitas yang dikenal memiliki prestasi terbaik di bidang hukum ini mengajak sejumlah negara untuk terlibat dan berperan aktif dalam mengatasi persoalan itu.

Baca Juga: Saingi Amerika dan Rusia, Tiga Negara di Asia Ini Sukses ke Luar Angkasa dengan Roket Sendiri

Salah satu upaya itu ialah dengan menyelenggarakan simposium internasional bertajuk Hak Asasi Manusia dan Pandemi COVID-19: Memahami Peran dari Klinik Hukum di Asia dan Pelajaran dari Eropa.

Kegiatan itu bagian dari rangkaian program Fakultas Hukum UP jelang dies natalis ke-55 Universitas Pancasila.

Pesan Guru Besar FHUP

Dekan FHUP, Prof Eddie Pratomo mengungkapkan, pesannya cuma satu bahwa kita memiliki tantangan bersama, di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia, bukan hanya UP, tapi semua pihak harus memberikan sumbangan kongkrit untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia, yang pasti tentang HAM.

“Bagaimana hak politik, hak untuk memberikan kesehatan, pendidikan dan lain-lain, semuanya terhambat karena COVID. Nah kita ini kan orang-orang yang banyak baca banyak bicara, maka kita harus memberikan sumbangsih langsung pada Indonesia bersama negara-negara lain,” katanya dikutip pada Senin 25 Oktober 2021.

Baca Juga: MUI Duga Ahmadiyah Depok Eksis Karena Punya Beking di Inggris

Peran perguruan tinggi terkait hal itu, lanjut Eddie sangat sentral utamanya soal kilinik hukum.

“Nanti kita ada rekomendasi pada Pemerintah Indonesia jadi tujuannya sangat mulai dan sangat relevan untuk negeri ini dan dunia,” tegasnya.

Dosen FHUP (DepokToday.com)
Dosen FHUP (DepokToday.com)

Eddie menambahkan, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah menuai pujian dunia karena dinilai telah melakukan penanganan COVID yang luar biasa.

“Jokowi ini relevan, semua orang nyambung, semua orang bisa berkontribusi dan ini luar biasa. Kita harus punya rekomendasi yang kuat jangan hanya terbatas pada diskusi ruangan tapi implementasi yang penting. Kita harus mengupdate kenyataan di lapangan apakah sudah berubah dengan rekomendasi kita atau sebagainya.”

Peran Strategis UP

Sementara itu, Rektor Universitas Pancasila, Prof. Edie Toet Hendratno mengatakan, bahwa dengan penyelenggaraan simposium ini FHUP tidak hanya memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari para narasumber, tetapi juga mampu memperkuat kerja sama dan kemitraan global dan nasional.

“Pemerintah di berbagai negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatasi pandemi ini. Tetapi kadang kebijakan itu menghantarkan kita pada situasi sulit,” katanya.

Baca Juga: Farhat Abbas Dukung Saipul Jamil Jadi Politikus, Ini Partainya

Edie mencontohkan, misalnya tenaga kerja, anak-anak, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas penunjang kehidupan dan pekerjaan yang layak karena ada pembatasan kegiatan.

“Tentu, ini menjadi hal penting untuk direspon dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia.”

Keterlibatan Akademisi

Melalui Simposium Internasional ini, Fakultas Hukum UP memfasilitasi diskusi dari akademisi dan praktisi lintas negara untuk membahas masalah-masalah HAM dalam situasi pandemi COVID-19 dan mengurai peran penting pendidikan tinggi hukum.

Klinik Hukum sebagai wadah bagi pengembangan pendidikan, pengajaran, penelitian ilmu hukum, dan pemberdayaan hukum bagi kelompok rentan, menyedikan ruang yang tepat bagi hal itu.

Baca Juga: Satgas COVID-19 Depok Tekankan Sekolah Lakukan Prosedur yang Benar

Simposium internasional ini menghadirkan pembicara dari berbagai negara. Memberikan ceramah kunci adalah Duta Besar R.I. untuk Republik Federal Jerman, Arif Havas Oegraseno.

Beliau menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan terkait HAM di Jerman selama COVID-19 dan berbagai respon kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Jerman. Dikatakan oleh beliau Klinik Hukum dapat memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami masalah-masalah aktual di tingkat global.

Baca Juga: Wisma Makara UI Siap Digunakan Kembali Untuk Umum

Terkait dengan hal ini para pembicara menyampaikan pandangan dari pengalaman mereka di berbagai negara di Asia. Mereka adalah Bruce A. Lasky (direktur BABSEACLE Laos), Rhea Roy Mammen (Ramaiah College Bengaluru, India), dan Jose Maria G. Hofilena (Dekan Fakultas Hukum Ateneo de Manila University School of Law, Philippine).

Kegiatan itu juga dihadiri sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. (rul/*)