Bersama 19 Daerah di Jabar, Depok Terapkan PSBB Proporsional 11-25 Januari

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat meninjau simulasi vaksin COVID-19 di Depok (Istimewa)

BANDUNG—Bersama 19 daerah lainnya, Kota Depok merupakan wilayah di Jawa Barat (Jabar) yang wajib menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional mulai 11-25 Januari 2021.

Selain Kota Depok, ke-19 daerah di Jabar yang juga melakukan PSBB Proporsional mulai besok (Senin, 11 Januari 2020) antara lain Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Ciamis, Bandung, Bandung Barat,  Majalengka, Bekasi, Subang, Bogor, Tasikmalaya, Banjar, Bandung, Bogor, Bekasi, dan Cimahi. Sehingga total daerah di Jabar yang memberlakukan PSBB Proporsional sebanyak 20 kabupaten/kota.

Dibaca Juga: https://depoktoday.hops.id/depok-dapat-dana-pinjaman-pen-dari-gubernur-jawa-barat/

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menerangkan, penerapan PSBB Proporsional di Jabar merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemerintah pusat menginstruksikan PPKM wajib dilakukan di Bodebek (Kabupaten Bogor dan Bekasi, serta Kota Bogor, Depok, Bekasi) dan Bandung Raya (Kota Bandung dan Cimahi, serta Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang).

“Ada 20 daerah di Jabar yang akan melaksanakan PSBB Proporsional mulai dari hari Senin tanggal 11 Januari 2021 selama dua minggu untuk menekan laju pertumbuhan penularan COVID-19,” kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Berdasarkan penilaian, ada 20 daerah yang akan menerapkan PSBB Proporsional. Ke-20 daerah tersebut yakni Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Ciamis, Bandung, Bandung Barat,  Majalengka, Bekasi, Subang, Bogor, Kota Depok, Tasikmalaya, Banjar, Bandung, Bogor, Bekasi, dan Cimahi.

Penilaian berdasarkan empat kriteria yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

“Empat kriteria yang disepakati adalah jika ada daerah melebihi angka-angka yang lebih buruk dari angka nasional, maka harus melaksanakan PSBB Proporsional,” ucapnya.

Kang Emil menjelaskan empat kriteria yang menjadi dasar penilaian. Pertama adalah tingkat kematian. Apabila tingkat kematian di daerah melebihi angka kematian rata-rata nasional, maka harus menerapkan PSBB Proporsional.

Kriteria kedua yaitu angka kesembuhan berada di bawah angka rata-rata nasional. Sementara kriteria ketiga apabila laju kasus aktif lebih cepat dari angka persentase nasional.

“Kriteria terakhir yang harus PSBB Proporsional adalah jika bed occupancy ratio atau tingkat keterisian ruang perawatan di rumah sakit lebih buruk dari tingkat nasional,” katanya seperti dikutip jabarprov.go.id.

Meski instruksi ini ditujukan kepada beberapa kabupaten/kota tertentu di Pulau Jawa dan Bali, namun PPKM tidak terbatas hanya untuk daerah tersebut. Apabila penanganan COVID-19 semakin buruk, PPKM dapat diterapkan sesuai kebutuhan di berbagai daerah di Jawa dan Bali.

(tdr/*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here