Berkaca dari Data NIK Presiden Jokowi yang Bocor, Ini Bahayanya

Ilustrasi NIK Jokowi (Istimnewa)
Ilustrasi NIK Jokowi (Istimnewa)

DepokToday- Sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi terekspose sampai bikin heboh publik. Kabar itu bermula dari unggahan salah seorang warganet di Twitter. Entah dari mana dia mendapatkannya, tapi yang jelas, di dalam sertifikat itu terdapat data pribadi Presiden Jokowi, yakni Nomor Induk Kependudukan alias NIK.

Jika benar, tentu ini sangat berbahaya. Dilansir dari Hops.id jaringan DepokToday.com, menurut Koordinator Regional Southeast-Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), Damar Juniarto, NIK memuat berbagai informasi penting tentang seseorang.

Baca Juga: Hari Ini Park Sooyoung Ulang Tahun, Berikut Sederet Faktanya

Data itu mencakup kode provinsi, kota kota, kode kecamatan, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan nomor komputerisasi.

“Jadi, itu dapatnya banyak. Satu NIK itu dapat keeping informasinya enggak hanya satu, tapi banyak informasi,” kata Damar dikutip pada Sabtu 4 Agustus 2021.

Bahaya NIK Bocor

Sementara itu, pakar media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi menjelaskan, bahwa dengan bocornya NIK ke publik, maka itu menjadi ‘pintu masuk’ untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang yang lebih dalam dan lebih spesifik lagi.

“Kalau NIK saja itu nama dan tanggal lahir, itu bisa langsung dipake, tapi itu bisa jadi awalan untuk mencari informasi lebih jauh lagi tentang seseorang,” terangnya.

“Soalnya kalau pakai Ismail Fahmi itu banyak, masukin di Google ‘Ismail Fahmi’, oh banyak itu ada orang Kementerian Agama, ada dari kabupaten apa namanya Ismail Fahmi. Tapi kalau NIK itu hanya saya, Ismail Fahmi aja. Coba cari di Google atau di mana, itu social engineering itu, ketahuan dapat data-data yang lain, yang persis tentang saya itu,” lanjutnya.

Baca Juga: Resign dari Pekerjaan, Tia Sukses Jadi Pengusaha RSA, Begini Kisahnya

Ia menjelaskan, bahwa jika NIK sudah tersebar ke publik, itu bisa jadi dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja, kata Fahmi, untuk pengaktifan nomor telepon.

“Nanti kan kalau dapat NIK, dapat KK, orang bisa bikin nomor registrasi baru telepon. Nanti pas Pilpres misalnya dipakai untuk blasting daftar ini, daftar itu,” kata Ismail Fahmi.

Kendati demikian, Ismail Fahmi menjelaskan bahwa bocornya sertifikat vaksin milik Jokowi di publik ini tidaklah masalah yang terlalu besar. Pasalnya, data NIK saja tidak cukup untuk disalahgunakan oleh orang jahat.

“Kalau dari ini saya enggak lihat masalah besar. Kalau mau daftar nomor telepon palsu kan NIK enggak cukup, harus ada KK. Untuk pinjol (pinjaman online) juga kan butuh foto selfie dan foto KTP,” kata dia.

Lebih lanjut Fahmi mengatakan, bahwa sertifikat vaksin yang tersebar di media sosial baru berbahaya jika pihak yang tidak bertanggung jawab memegang data pribadi lainnya.

“Untuk sertifikat vaksinasi, kalau dari situ orang tahu NIK kita dari dari sumber lain, tahu KK kita, barulah itu bisa berisiko,” kata Ismail.

Data NIK Presiden Jokowi dan Pejabat Ditutup

Usai heboh pemberitaan soal sertifikat vaksin dan NIK milik Presiden Jokowi yang bocor ke publik, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menutup akses data milik kepala negara Indonesia di aplikasi PeduliLindungi.

“Tadi malam kami sudah mendapatkan informasi mengenai masalah ini (bocornya NIK Jokowi) dan sekarang ini sudah dirapikan sehingga data para pejabat ditutup,” kata Budi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya.

Menurut Budi, sebenarnya kebocoran NIK bukan hanya terjadi pada Presiden Joko Widodo saja, tapi juga dialami oleh pejabat-pejabat penting lainnya. Karena itu jajarannya sedang bergerak untuk melindungi data-data tersebut.

“Memang bukan hanya bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat juga yang NIK-nya sudah tersebar informasinya keluar,” katanya. (rul/*)