Begini Jawaban Menohok Ketua Kadin Depok Soal Tuduhan Balaguna

Ketua Kadin Kota Depok, Miftah Sunandar (Foto: Istimewa)
Ketua Kadin Kota Depok, Miftah Sunandar (Foto: Istimewa)

DepokToday- Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Depok, Miftah Sunandar menepis tudingan yang menyebut adanya dugaan keterlibatan orang luar dalam susunan panitia Musyawarah Kota (Muskot).

“Intinya begini, saya sebagai Ketua Kadin Kota Depok membuat SK panitia itu berdasarkan hasil rapat pleno yang dihadiri dewan pengurus dan dewan pertimbangan, itu semua. Hasilnya maka dibuatkanlah SK tersebut,” katanya saat dikonfirmasi awak media pada Kamis 28 Oktober 2021.

Baca Juga: Guru Besar UIN Sebut Rocky Gerung Islami, Cuma Belum Syahadat

Kemudian, ia juga membantah keras adanya tuduhan yang menyebut pihaknya menolak pendaftaran calon ketua Kadin Depok.

“Silahkan saja mendaftar. Apa yang mau ditolak, Muskot aja belum. Muskot itu 25 November, jadi logikanya gimana mau nolak, kan belum mulai,” tegasnya.

“Jadi sekarang ya silahkan aja mendaftar mah. Muskot mah kan nanti masih sebulan lagi. Nggak ada yang bisa nolak,” sambungnya.

Baca Juga: Terbaru! Kejari Utus 8 Jaksa Bidik Tersangka Korupsi Damkar Depok

Lebih lanjut terkait tudingan yang menyebut adanya dugaan pengurus disusupi oleh bukan anggota Kadin, Miftah mengatakan, semua yang terlibat sebagai pengurus dapat dipastikan adalah anggota Kadin yang sah, baik secara aturan maupun hukum organisasi.

“Kami patuh pada aturan, dan sudah tentu itu sesuai AD/ART. Kita jalankan itu semua.”

Lebih lanjut Miftah justru mempertanyakan rekam jejak Muhammad Balaguna, pria yang baru-baru ini vokal melontarkan kritikan pada pengurus Kadin Depok.

“Kalau sama angota Kadin kita kenal dong. Kalau aktif pasti saling mengenal dong. Saya sudah lima tahun lebih disini. Saya minta tolong dijaga marwah Kadin Kota Depok,” ujarnya.

Polemik Kadin Depok

Diberitakan sebelumnya, jelang pemilihan calon Ketua Kadin Kota Depok diterpa isu tak sedap. Itu lantaran adanya dugaan keterlibatan orang luar yang statusnya bukan anggota Kadin.

Alhasil, isu miring ini menuai sorotan banyak pihak, utamanya dari kalangan internal. Salah satunya yang cukup vokal mengomentari hal tersebut bernama Muhammad Balaguna.

Baca Juga: Kedai Kopi Konichiwa Depok Disatroni Maling, Nih Penampakannya

Menurutnya, steering committee atau SC sebagai pelaksana Mukota V Kadin Depok harus dilaksanakan oleh anggota Kadin yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota (KTA). Hal ini sesuai dengan konstitusi.

Namun ia menilai justru sebaliknya. Disinyalir ada orang-orang yang tak memiliki KTA namun terlibat dalam agenda resmi tersebut.

“Tentu ini sangat inkonstitusional. Institusi besar seperti Kadin harusnya dilaksanakan dengan prosedural organisasi yang sah secara konstitusi, bukan penunjukan sepihak, apalagi yang ditunjuk terindikasi tidak memiliki KTA,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima awak media pada Kamis 28 Oktober 2021.

Untuk mencegah adanya indikasi kecurangan dalam pemilihan Ketua Kadin Depok nantinya, ia pun berharap pengurus Kadin Jawa Barat turun langsung mengusut persoalan itu. (rul/*)