Begini Cara Urus KIPOP Agar Terbebas dari Penyekatan

Petugas melakukan penjagaan di sejumlah lokasi penyekatan PPKM Darurat (DepokToday.com)
Petugas melakukan penjagaan di sejumlah lokasi penyekatan PPKM Darurat (DepokToday.com)

DEPOK – Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Manto mengatakan, untuk membuat Kartu Identitas Sektor Prioritas atau KIPOP, masyarakat dapat mengurusnya secara online.

“Untuk persyaratannya bisa dikirim secara online melalui email atau whatsapp yang sudah kami sosialisasikan,” kata Manto, Senin 12 Juli 2021.

Manto mengatakan, ada tiga persyaratan utama untuk mengurusu KIPOP diantaranya menyampaikan surat permohonan kepada Disnaker Kota Depok, melampirkan surat Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), serta melampirkan nama pegawai, nomor induk pegawai, nama dan alamat perusahaan.

“(Persyaratan) lebih kepada meyakinkan, benar bahwa yang bersangkutan itu berada di sektor esensial dan sektor kritikal,” kata Manto.

Baca Juga: KIPOP Jadi Syarat Masuk Kota Depok Selama PPKM Darurat

Manto mengatakan, jika persyaratan tersebut telah lengkap silahkan mengirimkan ke email [email protected] atau melalui contact person Whatsapp ke nomor 082317771254 (Agus) dan 081281345994 (Dika).

“Jika berkas lengkap, pembuatan tidak membutuhkan waktu lama, satu orang paling hanya 5 menit,” kata Manto.

Usai dicetak, kata Manto, KIPOP itu harus dilaminating atau menggunakan cardcase untuk memudahkan petugas dalam melakukan pemeriksaan dilapangan.

"Tata

Pentingnya KIPOP

Lebih jauh Manto mengatakan, KIPOP ini adalah syarat bagi pekerja di Kota Depok baik yang tinggal di dalam maupun luar Depok untuk lolos melewati penyekatan yang dilakukan petugas.

“Orang yang tinggal di Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang yang bekerja di Depok, harus memiliki KIPOP ketika dia mau masuk Depok,” kata Manto. “KIPOP ini sama, cuma berbeda sebutannya saja, penggunaannya sama seperti STRP.”

Manto mengatakan, syarat memegang KIPOP bagi pekerja sektor esensial dan kritikal di Kota Depok ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Depok nomor 443/274/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pemberlakuan PPKM Darurat.

“Kita kan melaksanakan amanah daripada pal Wali ini tertanggal 9 Juli itu kan seperti itu,” kata Manto.

Namun begitu, lanjut Manto, bagi warga Kota Depok yang bekerja di wilayah Jakarta, tetap harus memegang Surat Tanda Register Pekerja (STRP). “Kalau orang Depok bekerja di Jakarta, dia harus memiliki STRP yang dari Jakarta. Karena dia menembus blokade yang ke arah Jakarta,” kata Manto. (ade/*)