Bawaslu Dimodali Rp 15 Miliar, Awasi Pilkada Depok

Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana (DepokToday, Rul)

MARGONDA– Pemerintah Kota Depok akhirnya menggelontorkan anggaran ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu senilai Rp 15 miliar untuk melaksanakan proses pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana menilai angka tersebut sangat terbatas jika dibandingkan dengan tugas yang akan diemban dalam pesta demokrasi tersebut.

“Kita sudah mengajukan angka sekitar Rp 24 miliar tapi yang disetujui oleh Pemda (Pemerintah Daerah) Rp 15 miliar. Ya kita terima meski sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan,” katanya, Selasa 10 Desember 2019

Dede menjelaskan, angka pengajuan sebesar Rp 24 miliar itu tadinya bakal digunakan untuk mencakup sejumlah kegiatan, seperti bimbingan teknis terhadap Pengawas Kecamatan atau Panwascam, sosialisasi dan honor petugas. Namun dengan angka Rp 15 miliar beberapa point dalam agenda Bawaslu terpaksa disiasati karena tidak semuanya bisa terkaver.

“Ya kita harus pinter mensiasati, kita laksanakan dengan anggaran yang ada dan harus dipahami anggaran kita sangat terbatas. Terutama jangan sampai tidak terkaver itu honor petugas, sebab itu wajib banget. Honor petugas kita siap sekitar Rp 1,3 miliar.”

Bawaslu, kata Dede, sudah sempat mengajukan adendum atau penambahan anggaran dengan total mencapai Rp 17 miliar, namun sayangnya tidak dikabulkan.

“Ya kita akhirnya cari solusi mensiasti dengan anggaran yang ada di Rp 15 miliar. Adendum kita tidak disetujui ya sudah.”

Sekedar mengetahui, pada Pilkada 2015, Bawaslu Kota Depok hanya mendapat anggaran sekira Rp 9 miliar. (rul/*)