Bantuan Kuota Internet untuk Siswa Mubazir

Indria Trilis Sari.(Foto: Istimewa)

CIPAYUNG—Bantuan kuota internet untuk siswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai mubazir.

Hal ini diutarakan Ketua Perempuan Gappura, Indria Sari Trilis, kepada wartawan, Selasa 5 Januari 2021.

Penilaian Indria ini karena kuota yang diberikan oleh Kemendikbud tidak seluruhnya terpakai oleh siswa untuk kegiatan belajar di masa pandemi COVID-19.

“Ada laporan dari para orang tua siswa kalau bantuan kuota internet tidak bisa digunakan semaksimal mungkin,” ungkap Indria.

Dibaca Juga: https://depoktoday.hops.id/anggota-dewan-ini-bagikan-kuota-internet-gratis-untuk-siswa-pjj/

Dia menjelaskan, sebelum kuota dibagikan kepada semua siswa, guru di masing masing sekolah meminta nomor ponsel yang dipakai oleh siswa.

“Semua kita kirim, sesuai dengan nomor yang dipakai siswa tapi setelah berjalan kenyataan bukan bantuan kuota internet, tapi diberi kartu perdana baru,” ungkapnya.

“Inilah yang dikeluhkan orang tua siswa terkait pemberian kuota, ternyata mubazir,” paparnya.

Mendapat keluhan tersebut, Indria bersama tim Perempuan Gappura melakukan kroscek di lapangan.

“Ternyata apa yang disampaikan oleh orang tua siswa ternyata kami temukan kebenarannya di lapangan,” katanya.

Diungkap dia, pemberian kuota internet untuk siswa ternyata mubazir karena para siswa mendapatkan kuota dengan nomor provider baru dan ada yang tidak bisa diakses.

“Dengan nomor baru siswa akan mengalami kesulitan seperti harus mendaftar dulu ke admin provider kartu tersebut,” paparnya.

Hal ini juga, kata Indria, yang menimbulkan siswa jadi tidak mau menggunakan kartu baru itu. “Akibatnya kuota itu tidak digunakan, sehingga mubazir,” jelasnya.

Seharusnya, lanjut dia, Kemendikbud jangan memberikan kuota dengan nomor baru, akan tetapi memberikan kuota internet yang ditujukan ke nomor siswa yang sudah ada sehingga tepat sasaran.

Ia menuturkan, kuota internet belajar hanya bisa digunakan pada platform digital yang ditentukan pemerintah. Sementara kuota umum digunakan untuk mengakses berbagai macam platform digital guna mencari informasi.

“Tapi kuota yang lebih sering dipakai justru kuota umum, misalnya anak SMA membuka YouTube untuk praktek kemudian gurunya suruh ngirim video, terus gurunya ngajarnya pakai channel YouTube,” jelasnya.

“Itu semua ternyata membutuhkan kuota umum, termasuk teleponan menggunakan video call, nah itu kan semuanya pakai kuota umum. Nah kuota belajarnya kerap kali nggak dipakai guru-guru,” sambungnya.

Dia mengingatkan Kemendikbud atau institusi lain yang ditugasi menangani pemberian kuota internet cermat dalam menentukan provider yang layak digunakan di sebuah daerah.

“Pemberian kuota ini sangat positif. Tujuannya agar siswa, guru, mahasiswa, dan dosen tetap bisa melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi harus tepat sasaran. Jangan sampai menjadi mubazir hanya karena salah provider,” ujarnya.

Indria juga mendukung Dinas Pendidikan Kota Depok yang membatalkan Kegiatan Belajar Mengajar tatap muka di sekolah karena masih dalam masa pandemi COVID-19.

Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengalokasikan anggaran untuk kuota internet.

Pemerintah rencananya akan kembali melanjutkan pemberian bantuan kuota internet di tahun 2021.

Kemendikbud saat ini tengah merumuskan untuk menyempurnakan bantuan kuota ini sehingga penyalurannya akan lebik baik lagi.

(hen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here