Bansos Dipotong RT, Idris: Karena Adanya Kebutuhan Dalam Kehidupan

Wali Kota Depok, Mohammad Idris (Depoktoday.com)
Wali Kota Depok, Mohammad Idris (Depoktoday.com)

DepokToday – Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut hingga hari ini masih terjadi hambatan dalam proses penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang menyebabkan timbulnya banyak persoalan.

Mulai dari kendala klasik yakni tidak sinkronnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data NIK, Kartu Keluarga Sejahtera belum ada, hilang, invalid track, terblokir, hingga pemberian yang salah sasaran.

Baca Juga: Bansos Warga Depok Dipotong Rp 50 Ribu, Ketua RW Kasih Jawaban Menohok

“Melalui Surat Wali Kota, kami sudah menginstruksikan Camat dan Lurah untuk menuntaskan data dengan melibatkan semua unsur sosial, TKSK, Pendamping BSP/BST, Pendamping PKH, Puskesos SLRT, Karang Taruna, RT/RW,” kata Idris seperti diposting dalam akun twitter pribadinya, @IdrisAShomad, Jumat 6 Agustus 2021.

Padahal, kata Idris, bantuan sosial di Kota Depok ada dua sumber yakni APBN yang meliputi PKH Reguler, BPNT/Sembako, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Beras Cadangan.

Sementara yang kedua dari APBD yang meliputi bantuan logistik untuk warga yang isoman.

“Data total (ada sekitar) 152.775 penerima manfaat, yang datanya sudah padan sejumlah 46.374 dan yang belum padan sebanyak 106.401, sehingga aparatur kami harus bekerja keras memverivikasi data ini, dan Alhamdulillah saat ini sudah selesai. Inilah wujud komitmen kami,” lanjut Idris.

Baca Juga: Protes Soal Potongan Bansos, Warga Depok Ngaku Diancam RT

Politikus partai keadilan sejahtera ini pun lantas menyinggung kejadian pemotongan bantuan sosial tunai yang dilakukan oleh ketua lingkungan. Hal itu, kata Idris, diduga menjadi akibat dari hambatan tersebut.

“Terkait dengan ditemukannya deviasi dalam penyaluran di salahsatu RT yang sempat muncul di media, hal ini dilatarbelakangi karena adanya kebutuhan dalam kehidupan komunitas sehingga mereka melakukan kesepakatan diantara pengurus,” kata Idris.

“Akan tetapi berdampak pada respon penerima manfaat yang diantaranya tidak dapat menerima keputusan pengurus (RT).” tambahnya. (ade/*)