Bakal Diserbu Unjuk Rasa, Mukota Kadin Depok Memanas!

Kadin Depok saat ini sedang menggelar Mukota ke V (Foto: Istimewa)
Kadin Depok saat ini sedang menggelar Mukota ke V (Foto: Istimewa)

DepokToday- Musyawarah Kota (Mukota) terkait pemilihan calon Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok kian memanas. Bahkan kali ini, giliran sejumlah asosiasi jasa konstruksi yang bakal melakukan aksi. Mereka mempermasalahkan agenda tersebut lantaran dinilai berbau kecurangan.

Pernyataan tertulis itu beredar di kalangan jurnalis. Dalam surat yang diterima DepokToday.com, penolakan itu disuarakan oleh gabungan dari beberapa Asosiasi Jasa Kontruksi Kota Depok.

Di antaranya, Asosiasi Gapeksindo Kota Depok, Asiosiasi Askonas Kota Depok, Asosiasi Gapeknas Kota Depok, Asosiasi Garansi Kota Depok, Asosiasi Aspeknas Kota Depok dan Asosiasi Perkopindo Kota Depok.

Dalam keterangan resminya itu, mereka menyebut adanya dugaan ketidaknetralan serta beberapa permasalahan yang dilakukan oleh Kadin Kota Depok dan ketidakpedulian Kadin Jawa Barat.

Baca Juga: Catat! Uji Coba Ganjil Genap Jalan Margonda Mulai 4 Desember, Ini Jamnya

Terkait hal itu, mereka pun meminta kepada Kadin Indonesia untuk mengkarateker Kadin Depok dan membekukan Kadin Jawa Barat.

“Kami menduga ada ketidaknetralan Kadin Depok dalam melaksanakan musyawarah Kadin Kota Depok dan ketidakpedulian Kadin Jawa Barat terhadap perosalan dan permasalahan yang timbul di wilayah kerja Kota Depok Jawa Barat,” sebut isi surat tersebut pada Kamis 25 November 2021.

Menurut mereka, harus ada langkah konkret yang tegas bagi Kadin yang menyalagunakan kekuasaanya dan merugikan anggota Kadin.

“Bersama dengan ini kami yang tergabung dalam Gabungan Asosisasi Jasa Kontruksi Kota Depok ingin memberitahukan akan menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini di Hotel Bumi Wiyata Depok dengan jumlah massa sekira 350 orang.”

Tujuh Tuntutan

Ada tujuh tuntutan yang disuarakan oleh Gabungan Asosiasi Jasa Konstruksi Kota Depok. Berikut isinya:

1.Menolak pelaksanaan Mukota V Kadin Kota Depok yang terindikasi penuh dengan kecurangan dan ketidakbukaan informasi.

2.Mengganti panitia Mukota V Kadin Kota Depok yang tidak netral terhadap calon Ketua Kadin Kota Depok.

3.Menindak tegas terkait dugaan ketidaknetralan dan berantakannya adminitrasi Kadin Depok dalam menyelenggarakan Mukota Kadin Depok.

Baca Juga: Begini Jawaban Menohok Ketua Kadin Depok Soal Tuduhan Balaguna

4.Mendesak kepada Kadin Jawa Barat untuk mengkarateker Kadin Depok karena dapat merugikan peserta Mukota Kadin Depok.

5.Mendesak kepada Kadin Indonesia agar lebih serius mengevaluasi kinerja Kadin Jawa Barat dan membekukan Kadin Jawa Barat yang tidak perduli dan tutup mata terhadap persolan yang terjadi di wilayah kerjanya.

6.Mendesak panitia yang tidak transparan terhadap verifikasi data peserta pemilih yang disebut 8000-an tersebut.

7.Mendesak untuk tidak memberikan izin kegiatan karena akan ada aksi demo besar besaran di acara mukota dengan mengerahkan ribuan massa.

Mukota Kadin Depok Ditunda

Sementara itu, Pemerintah Kota Depok sendiri telah mengeluarkan surat edaran yang isinya mencabut izin kegiatan Mukota Kadin Depok lantaran dinilai berpotensi menyebabkan terjadinya penyebaran COVID-19.

Menanggapi hal itu, Ketua Aliansi Peduli COVID-19, Mohmmad Hamzah mendukung kebijakan tersebut.

“Penundaan pemilihan Kadin Kota Depok oleh wali kota sudah sangat tepat. Dikarenakan kegiatan tersebut akan menimbulkan kerumunan apalagi yang saya dengar akan menghadirkan kurang lebih 8.000 peserta,” katanya.

Baca Juga: Mabes Polri Bidik Mafia Tanah, Pemkot Depok Jangan Cuci Tangan  

“Wah ini bisa-bisa Depok menjadi cluster penyebaran COVID-19 dan bisa mebahayakan warga Depok kalau seperti itu,” sambungnya.

Hamzah menegaskan, sebagai Ketua Aliansi Peduli COVID-19 Kota Depok, pihaknya sangat setuju dengan adanya penundaan ini.

“Seharusnya pihak panitia bisa bersabar diri dulu jangan memaksakan kehendak sehingga merugikan masyarakat Depok dengan cluster baru yang akan timbul akibat acara tersebut.” (rul/*)