Babak Baru Dugaan Korupsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok

Kasi Intel Kejari Depok, Herlangga mengaku pihaknya telah merampungkan puldata dan pulbaket terkait dugaan korupsi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. (DepokToday.com)
Kasi Intel Kejari Depok, Herlangga mengaku pihaknya telah merampungkan puldata dan pulbaket terkait dugaan korupsi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. (DepokToday.com)

DEPOK- Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok akhirnya telah merampungkan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait kasus dugaan korupsi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.

Dengan demikian, kasus itu pun kini mulai memasuki babak baru lantaran telah dilimpahkan ke bagian Seksi Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Depok.

“Per hari ini seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok telah menentukan sikap dan telah melimpahkan kasus dugaan tindak pidana korupsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana kepada seksi tindak pidana khusus,” kata Kasi Intelijen Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto, Selasa 18 Mei 2021.

Hal ini, jelas Herlangga, dilakukan setelah tim jaksa penyelidik dari seksi intelijen telah menentukan sikap dan mengambil kesimpulan terhadap puldata dan pulbaket yang dilakukan dalam rangka klarifikasi terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Ia menegaskan, itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi intelijen yang tertera dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara Pasal 13 ayat (1).

“Yaitu Intelijen Kejaksaan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam rangka penegakan hukum maupun sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” katanya.

Dugaan Korupsi Dinas Pemadam Kebakaran Ditangani Pidsus

Untuk selanjutnya, setelah merekomendasikan hasil kesimpulan, maka terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan itu akan dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh seksi tindak pidana khusus (Pidsus).

“Perlu diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Depok independen dan profesional dalam menindak lanjuti laporan sebagai suatu upaya penegakan hukum dan pelayanan hukum terhadap masyarakat,” kata Herlangga.

Ia menegaskan, tidak ada bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi sikap terhadap penegakan hukum tersebut baik yang pro maupun yang kontra.

“Segala sesuatu terhadap tindakan dan sikap yang diambil adalah merupakan bentuk ke profesionalan dan proporsional dari institusi Kejaksaan.” (rul/*)