Anggota DPRD Depok dan Pengamat UI Tolak Larangan Minuman Beralkohol

Ilustrasi pro dan kontra larangan minuman beralkohol di Kota Depok (Foto: Istimewa)
Ilustrasi pro dan kontra larangan minuman beralkohol di Kota Depok (Foto: Istimewa)

DepokToday- Pro kontra di balik Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait larangan mengkonsumsi minuman beralkohol hingga kini masih jadi perdebatan sejumlah pihak. Belakangan, rencana tentang hal itu juga sedang dibahas dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok.

Kritik terkait RUU dan wacana yang mengatur Perda itu salah satunya dilontarkan oleh anggota DPRD Depok, Ikra Vani Hilman. Menurutnya, larangan mengkonsumsi minuman beralkohol justru akan berdampak lebih negatif.

Sebab, akan menyebabkan tingginya peredaran minuman keras jenis oplosan serta besarnya pungutan liar atau pungli terhadap produksi dan peredaran minuman beralkohol di Kota Depok.

“Yang kami khawatirkan terhadap perda terkait pelarangan minuman beralkohol adalah besarnya pungli terhadap produk minuman beralkohol yang legal,” katanya saat menjadi pembicara dalam diskusi Gerakan Pemuda Ansor Kota Depok dikutip pada Kamis 9 September 2021.

Baca Juga: Terpopuler DepokToday, 9 September 2021: Australia Benamkan Vietnam, Ultimatum Warga Sipil

“Nah jika yang legal saja rawan pungli apalagi terhadap yang ilegal, pasti ini jauh lebih besar (punglinya), dan ini sebuah kejahatan,” sambung dia.

Masalah lainnya yang tak kalah mengerikan, kata Ikra, adalah potensi beredarnya minuman keras oplosan akan semakin sulit untuk diawasi.

“Itu akan semakin tidak terkendali dan bahkan mungkin Pemerintah Kota Depok akan semakin kesulitan dalam hal pengawasan,” ujarnya.

Diskusi GP Ansor Kota Depok (DepokToday.com)
Diskusi GP Ansor Kota Depok (DepokToday.com)

Hal senada juga diungkapkan oleh antropolog Universitas Indonesia, Raymon M Menot. Menurutnya, akan menjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan Pancasila, apabila DPR RI mengesahkan RUU minuman beralkohol (Minol) menjadi Undang-Undang.

“Karena aturan yang ada saat ini terkait minol sudah akomodatif, bahkan pelarangan minol akan membawa dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan berpotensi terjadi disintegritas,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Kota Depok, dari Dinas Kesehatan, Deksiana mengatakan, pentingnya menjaga kesehatan dengan menjauhi minol terutama minuman keras.

Konsumsi Minuman Beralkohol di Negara Mayoritas Muslim

Sedangkan menurut M. Faiz Aziz dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, mengungkapkan, dibeberapa negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, justru minol banyak dikonsumsi.

Adapun negara yang disebut Faiz, di antaranya, seperti Qatar (mengkonsumsi 1,59 liter minuman beralkohol), Turki yang konsumsi perkapitanya (2,05 liter) atau Brunei (0,48 liter).

“Indonesia justru menjadi negara terendah konsumsi alkoholnya sekitar 0,39 liter perkapita,” katanya.

Baca Juga: Wali Kota Ingatkan Warga Tidak Lengah, Meski Depok Telah Zona Kuning COVID-19

Terpisah, Ketua Panitia Diskusi tersebut, Ahmad Iyan Ardiansyah selaku Bendahara GP Ansor Kota Depok mengatakan, agenda diskusi ini adalah bagian dari program GP Ansor Kota Depok untuk merespon perdebatan RUU minuman beralkohol.

Menurutnya, sampai saat ini hal itu masih sebatas tahap pembahasan dalam legislasi nasional DPR RI. Begitupula dengan rencana Perda pelarangan minol di Kota Depok.

“Diskusi ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemangku kebijakan,” katanya. (rul/*)