Anggota DPR Minta KPK Dilibatkan Awasi Pilkada Depok

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi (DepokToday, Rul)

MARGONDA– Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Johan Budi mengusulkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal ini dinilai penting lantaran di beberapa wilayah, sejumlah calon kandidatnya disebut-sebut bakal diisi oleh petahana. Salah satu daerah yang sempat disinggung Johan adalah Kota Depok. Mantan juru bicara KPK ini pun telah mendengar jika di kota tersebut wali kota, dan wakil wali kota akan bertarung pada Pilkada 2020.

“Ini yang mau maju ini kan katanya ada wali kota, wakil wali kota. Tentu ini kami sampaikan KPU harus menjaga integritas, netralitas termasuk Bawaslu,” katanya saat ditemui di Balaikota Depok pada Rabu 12 Desember 2019

Terkait hal itu, Jn ohapun mengusulkan agar KPU dan Bawaslu melibatkan KPK untuk terlibat aktif mengawasi penggunaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD.

“Memang domain pemilu ada di penyelenggara pemilu (KPU-Bawaslu). Tapi dalam konteks money politik bisa bekerjasama dengan KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah, karena kan wali kota dan wakil wali kota katanya maju.”

Mantan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi ini menegaskan, kerjasama tersebut juga bisa dilakukan di seluruh daerah, tidak hanya Depok. “Jadi ini tidak hanya di Depok tapi di daerah lain juga bisa melakukan kerjasama dengan KPK untuk menghasilkan kepala daerah yang berintegritas, bermartabat, jujur dan seterusnya,” ujarnya

Seperti diketahui, tak lama lagi Kota Depok akan melaksanakan proses Pilkada. Sejumlah nama yang belakangan santer terdengar bakal maju diantaranya adalah dua petahana yang saat ini masih menjabat.

Mereka adalah Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna dan satu nama yang belakangan muncul ialah Sekda Kota Depok, Hardiono. Namun hingga berita ini diturunkan, ketiga nama tersebut belum secara resmi mendeklarasikan diri sebagai calon kandidat. (rul/*)