Ahmadiyah Depok Disegel Karena SKB Tiga Menteri, Begini Isinya

Penggantian plang segel masjid jemaah Ahmadiyah. (Foto: Istimewa)
Penggantian plang segel masjid jemaah Ahmadiyah. (Foto: Istimewa)

DepokToday – Satpol PP Kota Depok memperbaharui segel di markas Ahmadiyah, Jalan Raya Muchtar, RT03/RW07, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan. Dasar hukum penyegelan itu adalah SKB Tiga Menteri yang terbit pada tahun 2008.

Satpol PP memperbaharui segel itu, alasannya karena segel itu sudah tidak terbaca dan rusak setelah terpasang selama kurang lebih 4 tahun sejak pembaharuan segel keenam pada tahun 2017 lalu.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok, Taufiqurakhman mengatakan, penyegelan ulang dilakukan dengan mengganti papan segel dan memindahkan lokasinya.

“Papan segel (lama) dianggap sudah tidak terbaca dan perlu diganti, disertai dengan pemindahan titik, karena yang semula kita tanam di poros tengah sekarang sudah bergeser pagarnya, jadi tetap berada di tengah-tengah kita pasang di tengah-tengah gerbang,” kata Taufiq dilokasi Jumat 22 Oktober 2021.

Taufiq juga menambahkan, penggantian segel itu juga sebagai pengingat kepada masyarakat bahwa kegiatan Ahmadiyah tidak diizinkan di Kota Depok sesuai dengan SKB Tiga Menteri, Pergub dan Perwal.

“Kami harapkan jemaah Ahmadiyah untuk melakukan proses penghentian kegiatan sebagaimana yang diatur dalam SKB Tiga menteri, pergub, dan perwal Kota Depok,” kata Taufiq.

Lantas bagaimanakan isi dari SKB Tiga Menteri yang ditandatangani oleh Jaksa Agung, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2008 itu. Berikut isinya dilansir dari hukumonline.com:

1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama.

2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuaan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenani saksi sesuai peraturan perundangan.

4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.

5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

6. Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.

(ade/*)