6 Perubahan Perilaku Mencegah Stunting Ala Dinkes Depok

Penting untuk memberikan edukasi seks kepada anak sedini mungkin (Foto: Istimewa)
Penting untuk memberikan edukasi seks kepada anak sedini mungkin (Foto: Istimewa)

DepokToday – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok bersama Universitas Padjajaran menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk mencegah stunting. Dengan kegiatan ini, diharapkan hasil akhir tentang Peraturan Wali Kota (Perwal) percepatan penanganan stunting di Kota Depok dapat terwujud.

Kapala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes Kota Depok, Zakiah mengatakan, ada enam perubahan perilaku pencegahan stunting yang diinginkan.

Perilaku mencegah stunting pertama ialah dari sisi ibu hamil, harus Minum Tablet Tambah Darah (TTD), mengikuti kelas ibu hamil, melakukan Antenatal Care (ANC) secara rutin dan sesuai standar, serta khusus ibu hamil (bumil) kekurangan energi protein (KEK) mengonsumsi Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

“Kedua pada bayi, mendapatkan ASI eksklusif, serta mendapatkan imunisasi lengkap,” kata dia seperti dikutip dari situs Pemerintah Kota Depok.

Lebih lanjut, pada bayi usia 6-24 bulan, mendapatkan makanan pendamping ASI dan makanan lokal, balita juga terpantau dalam status gizi baik pertumbuhan dan perkembangan. Balita juga dipastikan mendapat vitamin A, imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan, serta di daerah endemik kecacingan, mengonsumsi obat cacing.

“Keempat untuk remaja putri, meminum tablet tambah darah.” jelasnya.

Baca Juga: Kondisi Mayat Ibu dan Anak di Gema Pesona Depok Tak Wajar, Ini Buktinya

Kelima, bagi orang tua dari bumil dan balita, keluarga bumil mengikuti kelas ibu hamil. Lalu, bagi orang tua yang memiliki anak dibawah usia dua tahun (Baduta) mendapat konseling MP ASI.

“Terakhir, rumah memiliki akses jamban sehat, serta akses air minum yang layak,” ungkapnya.

Dirinya juga menambahkan, dalam pencegahan stunting dibutuhkan adanya kolaborasi lintas Perangkat Daerah (PD), serta kerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), hingga organisasi profesi maupun mitra kesehatan lainnya.

“Sedangkan kegiatan yang akan dilaksankan meliputi pembentukan tim Strakom KPP, penyusunan dokumentasi Strakom KPP, FGD penyusunan Strakom KPP, penyusunan regulasi, KAP petugas kesehatan, KAP kader, pamantau, sampai dengan pelaporan,” papar dia. (lala/*)