30 Dokumen Ini Jadi Kunci Intelijen Usut Dugaan Korupsi Damkar Depok?

Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto beberkan hasil pemeriksaan dugaan korupsi Damkar Depok (Foto: Depoktoday.com)
Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto (Foto: Depoktoday.com)

CILODONG- Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok telah merampungkan laporan data dan laporan keterangan terkait dugaan kasus korupsi pada Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Kota Depok.

Tercatat, ada sekira 50 orang saksi yang telah menjalani pemeriksaan terkait kasus itu. Mereka adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui persoalan di Dinas Damkar Depok.

Dari hasil tersebut, kasus ini kemudian dilimpahkan dari intelijen ke Bidang Pidana Khusus atau Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Depok untuk pendalaman.

“Patut diketahui juga tindak pidana korupsi ini kan ekstra ordinary crime, karena berhubungan dengan dokumen jadi penangananya tidak singkat,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok, Herlangga Wisnu Murdianto dikutip pada Kamis 20 Mei 2021.

Bukti Intelijen Dugaan Korupsi Damkar Depok 

Selama 30 hari mengumpulan keterangan dan data yang ada, Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok berhasil mendapati dugaan barang bukti sebanyak 30 dokumen.

“Ada sekira 20-30 dokumen.”

Ketika disinggung berapa nilai anggaran terkait dugaan korupsi tersebut, Herlangga menegaskan, pihaknya fokus pada dugaan penyalahgunaan anggaran untuk perlengkapan personel pemadam kebakaran dari 2017 hingga 2020.

“Ada beberapa, ya sekitar satu miliar rupiah,” jelasnya.

Baca Juga: Usut Dugaan Korupsi Damkar, Kejaksaan Negeri Depok Tak Bisa Didikte

Proyek tersebut adalah penunjukan langsung. Namun demikian, Herlangga mengaku belum bisa berkomentar banyak, termasuk saat disinggung soal potensi nilai kerugian negara terkait dugaan kasus korupsi pada dinas tersebut.

“Di Intel sekali lagi hanya ada terkait adanya dugaan melawan hukum atau tidak. Yang kita temukan adanya dugaan melawan hukum dulu. Nanti kalau ada kerugian negara bukan di ranah intel tapi di pidsus.”

Untuk diketahui, kasus itu kali pertama mencuat karena aksi protes Sandi Butar Butar, pegawai honorer di dinas tersebut. Sandi menyebut ada dugaan korupsi dan memohon agar Presiden Joko Widodo untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini.

Tak lama setelah unggahan tersebut viral, Sandi kemudian membuat laporan secara resmi. Belakangan, kasus itu juga jadi sorotan Polres Metro Depok. (rul/*)