2.800 Sekolah di Jabar Ajukan Pembelajaran Tatap Muka

Kadisdik Jabar, Dedi Supandi (tengah). Foto: Istimewa

DEPOK- Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memutuskan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM, dapat digelar pada Juli 2021. Namun demikian, ada sejumlah aturan yang wajib dipatuhi terkait kebijakan itu.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi, menegaskan, meksi kebijakan ini bakal diterapkan, namun pihak sekolah tidak boleh memaksa siswa-siswi untuk mengikuti PTM secara langsung.

Sebagai solusinya adalah, peserta didik bisa mendapat pilihan belajar online atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sesuai keinginan orangtua.

“Jadi setiap sekolah menyedikan keduanya, bisa PTM dan PJJ. Tentunya orangtua punya hak memilih apakah anaknya mau PTM atau PJJ,” jelasnya saat ditemui di SMA Negeri 4 Depok, pada Kamis 8 April 2021

Baca Juga: Alhamdulillah, Guru di Jabar Mulai Nikmati Rumah Subsidi

Untuk PTM yang rencananya bakal diberlakukan pada Juli tahun ini, pihak sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Maka saya katakan untuk Juli yang akan datang, PTM terbatas dengan AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru),” katanya

Kemudian, sekolah yang ingin melakukan PTM, wajib memenuhi daftar periksa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik).

“Nah PTM ini nanti polanya diserahkan pada satuan pendidikan, apakah nanti dibuat misalnya per-Minggu, apakah Minggu ini kelas 10, Minggu depannya kelas 11, jadi ditahap awal masih harus dilakukan seperti itu.”

Yang jelas, kata Dedi, kapasitas ruang kelas tidak boleh seperti biasa, harus setengah dari total peserta didik. Misalnya, jika satu kelas 36 siswa, maka maksimal yang hadir hanya 18 siswa.

“Syukur-syukur di 12 siswa. Orangtua tetap diberikan pilihan tadi apakah mau PTM atau PJJ. Kalau orangtua bilang belum izinin ya silahkan PJJ,” katanya

Hal lain dalam konsep PTM, adalah pemerintah daerah tetap melakukan pengawasan dengan cabang dinas dan Disdik.

Jika terdapat kasus posotif COVID-19 saat PTM, maka satuan pendidikan atau pihak sekolah wajib menangani penanganan kasus, dan memberhentikan sementara.

“Makanya di sekolah wajib ada ruang-ruang khusus untuk melakukan pemeriksaan,” katanya

Selain itu, waktu belajar maksimal hanya empat jam. Yakni, dari pukul 07:30 WIB sampai dengan pukul 11:00 WIB. Kemudian, untuk operasional kantin belum diijinkan.

“Diupayakan agar siswa membawa makanan dari rumah, dan kita pun memperbolehkan guru berkunjung bila ada siswa yang tidak terlayani, silahkan nanti ada guru kunjung,” ujarnya

“Termasuk juga kami sampaikan pada satuan pendidikan untuk memanfaatkan ruang terbuka. Jadi misal PTM itu tidak di kelas, misal di sekolah ada ruang terbuka, silahkan ruang terbuka itu digunakan untuk PTM,” timpalnya lagi.

Dedi mengatakan, kebijakan PTM tidak berpatokan pada zona atau level status COVID-19.

“Tidak ada zona lagi, tapi kita sudah buat link di AKB tatap muka, jadi pihak satuan pendidikan yang sudah merasa siap untuk melakukan daftar sarana yang harus diadakan oleh sekolah, itu silahkan mengajukan untuk tatap muka.”

Adapun syarat yang harus dipenuhi terkait PTM, di antaranya, pihak sekolah wajib menyediakan masker, alat cuci tangan, termasuk jaga jarak dan mengedepankan etika.

Dedi mengaku, sejak rencana PTM digagas oleh pemerintah, sudah ada 2.800 sekolah di Jawa Barat yang mendaftar.

“Berdasarkan link yang tadi, sampai saat ini sudah ada 2.800 sekolah yang mengajukan PTM, Depok sendiri saya belum lihat satu persatu. Itu fluktuasinya bisa menurun ya.  Nah yg mengajukan di link itu adalah sekolah yang sudah siap dengan fasilitas untuk menggelar tatap muka.” (rul/*)