159 Karyawan Ramayana Kena PHK Ditengah Wabah Corona

Ramayana Depok (Istimewa)

MARGONDA– Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok berjanji bakal memperhatikan nasib ratusan pekerja Ramayana yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satunya adalah dengan Program Kartu Prakerja (PKP).

Kepala Disnaker Kota Depok, Manto Djorghi menuturkan, pendaftaran PKP bagi pekerja PT. Ramayana ini akan disampaikan pada tanggal 8 April 2020.  “Semua karyawan PT. Ramayana Depok yang di-PHK didaftarkan. Kami tidak melihat warga Depok saja,  namun karyawan yang terdaftar sebagai karyawan Ramayana Depok,” katanya pada Selasa 7 April 2020

Terkait hal itu, Manto pun mengaku, pihaknya sudah melaporkan persoalan ini melalui via Whatsaap (WA) kepada Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat di Bandung. Dan berdasarkan laporan yang ia terima, jumlah pekerja yang di PHK di pusat perbelanjaan itu mencapai 159 orang.

Manto menjelaskan, dari kartu PKP ini para pekerja yang di PHK bisa menerima bantuan sekira Rp 1 juta untuk satu bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dinyatakan lolos, mereka bakal mendapat bantuan itu selama empat bulan, sampai mendapat pekerjaan baru. Lalu mereka juga mendapat biaya Rp 1 juta untuk biaya pelatihan.

“Bila lulus dan mendapat bersertifikasi oleh team pelaksana pusat mereka akan mendapat uang tunggu selama empat bulan, dan biaya pelatihan yang diminati untuk menunjang mendapat pekerjaan,” katanya

Lebih lanjut Manto mengatakan, pihak manajemen Ramayana sudah bertemu dirinya pada Jumat lalu, 3 April 2020. Dalam pertemuan itu, sempat dibahas rencana merumahkan 159 karyawan.

“Sebelumnya mereka melakukan bipartit tentang pengurangan upah sementara dirumahkan namun ternyata belum mendapatkan kesepakatan,” katanya

Pihak Ramayana mengatakan, pengurangan karyawan ini sudah dibicarakan pada tataran manajemen pusat. Dalam pertemuan itu pihak manajeman mengaku sudah kesulitan untuk membayar operasional store-nya.

“Ramayana yang banyak cabang  sekira 24 jabang se-Jabodetabek memang ada rencana pengurangan yang saat ini memang sangat berpengaruh akibat Covid-19. Kan mereka mall nya sudah tutup yang buka hanya barang pokok yang di bawah. Tapi itu enggak bisa mengcover operasionalnya terus penggajiannya,” ujarnya

Manto menegaskan, ketika memutuskan untuk melakukan PHK, manajemen Ramayana harus memenuhi kewajiban mereka dengan membayar pesangon. Dan ketentuan itu sudah disanggupi pengelola. Hal ini diatur dalam Undang-undang No 3 tahun 2013 pasal 154 dalam keadaan perusahaan itu susah.

“Yang jelas salah satunya karena Covid-19 ini ada, ditambah (kondisi keuangan) kurang sehat kemudian minta tutup, ya sudah jadi disitu. Tetapi intinya mereka profesional sesuai ketentuan yang ada,” paparnya. (rul/*)